Warisan Kolonial di Indonesia

Zaman kolonial di Indonesia dimulai beberapa saat setelah Portugis menduduki Malaka, yakni pada tahun 1511. Motivasi utama mereka melakukan ekspansi adalah perdagangan. Penguasaan teknologi pembuatan kapal dan senjata yang tinggi, serta teknologi-teknologi lain yang mereka miliki dinilai tidak sepadan dengan corak kehidupan masyarakat Indonesia yang radikal. Hal ini mendorong mereka menyebarkan dan mananamkan peradaban (civilization) dalam masyarakat saat itu. Istilah civilization tersebut membentuk suatu perangkat dengan kata-kata civitas (negara-kota), civilitas (kewarganegaraan) dan civiltabilis (mempunyai hak menjadi warga negara warga kota , memenuhi syarat untuk ikut serta dalam kehidupan kota)

Perbedaan antara kota sebagai pusat kehidupan yang “beradab” (memiliki tata pergaulan sosial yang sopan dan halus) dan desa yang bercorak “kurang beradab” menurut mereka digeneralisasikan menjadi corak kehidupan Barat dan coran kehidupan non-Barat. Dengan kata lain, makna “peradaban” adalah kemajuan sistem kenegaraan. Secara lebih rinci, Bierens De Hann mengemukakan pendapatnya tentang pengertian peradabadan yang memiliki arti bahwa peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Jadi, peradaban memiliki kegunaan praktis dalam hubungan kemasyarakatan.

Kasus kolonialisme yang masih kita rasakan hingga saat ini banyak kita temukan, salah satunya sistem kapital yang cukup kuat memainkan sistem ekonomi di Indonesia. Kapital itu sendiri memiliki makna sebuah kumpulan sumber-sumber ekonomi yang dapat dijadikan sebuah modal untuk kelangsungan kegiatan ekonomi.

Dahulu, Belanda menggunakan “politik etis” untuk mempengaruhi para cendekiawan atau tokoh-tokoh besar agar sistem kapital dapat dijalankan. Imbasnya, rakyat menjadi sengsara sebab Belanda dengan rakus dan licik menguras hasil bumi Indonesia serta merampas hak-hak pribadi rakyat demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Karena tidak sesuai dengan keadaan sosial Indonesia, rakyat pun memberontak dan menolak sistem kapital (Itagaki, 1960). Akan tetapi, meski masa kolonialisme telah usai, sisa-sisa sistem kapitalisme masih dapat kita rasakan. Itu sebabnya, Tan Malaka (2008) mengatakan dalam tulisannya bahwa Indonesia ialah sebuah “cangkokan” dari sistem ekonomi Eropa.

Saya pernah menonton sebuah film dokumenter berjudul “The New Rules of The World” yang dibuat oleh John Pilger. Ia mengangkat potret sistem kapitalis yang tumbuh subur di Indonesia. Sebelumnya, Pramoedya Ananta Toer dalam film itu mengisahkan bagaimana Indonesia “dihisap” selama ratusan tahun oleh negara kolonial sehingga mereka menjadi kuat, makmur dan menguasai perekonomian seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian Bank Dunia dan IMF muncul dan mendikte Indonesia, negara yang sangat kaya dan subur, menjadi negeri pengemis melalui jebakan hutang.

Tak kalah mirisnya, preusahaan-perusahaan besar seperti Nike dan Adiddas, misalanya, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengekploitasi tenaga-tenaga kerja Indonesia dengan upah yang sangat minim. Kita pun dapat menyaksikan bagaimana pusat-pusat pebelanjaan bermerk internasional dan minimarket asing 24 jam yang menjual segala kebutuhan telah membuat toko-toko kelontong atau pasar tradisional menjadi kurang dilirik. Demikian pula dengan industri makanan cepat saji modern seperti McDonal, KFC, Burger King, dll, yang merupakan produk kapitalis, tumbuh dan berkembang biak dengan subur terutama di masyarakat perkotaan. John Pilger berpendapat bahwa hanya dengan 200 perusahaan, dapat menguasai seperempat perekonomian dunia.

Globalisasi telah memudahkan semanya. Globalisasi dikatakan menjajikan kemakmuran, tapi nyatanya banyak ketiadak-merataan yang kita saksikan di tanah air; yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terhimpit. Itulah sebabnya, Marx berpendapat bahwa kapitalisme menyebabkan terjadinya perbedaan kelas.

Pada kasus pengeksploitasian pekerja, tentu saja telah seringkali dilakukan perlawanan dan protes, tapi pemerintah tidak mampu mengambil langkah yang signifikan. Pemerintah juga tidak mampu mencegah sistem kapitalis menancapkan akarnya di negara kita, sebab seperti yang dikatakan Marx, Capitalist Control Over State, negara dikendalikan oleh perusahaan asing.

Hal ini terjadi tentu saja karena adanya ketergantungan antara negara berkembang dengan negara maju. Negara berkembang meminta bantuan perekonomian pada negara maju dengan syarat negara maju diberi ijin untuk mengeksploitasi sumber daya negara berkembang.

Jika turunan liberalisme dalam ranah ekonomi dinamakan kapitalis, dalam ranah politik kita menyebutnya demokrasi. Ideologi inilah yang diadopsi dan berkembang di Indonesia.

Ideologi tersebut, sama halnya dengan kapitalis, juga merupakan produk peradaban Eropa yang lahir setelah Renaissance, Revolusi Perancis dan Revolusi Industri (tahun 1700an) di Inggris. Sebagian besar negara-negara di dunia kemudian menyambut baik dan menerapkannya. Negara-negara yang tadinya miskin dan terbelakang, menjadi setelah mengadopsi demokrasi dan kapitalisme, menjadi berkembang.

Michael Backman, misalnya, dalam “Asia Future Shock” mengutarakan contoh negara Korea yg terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara yg menganut komunisme menjadi negara yg terbelakang; Pyongyang seperti kota korban perang. Sebaliknya, Korea Selatan yg menganut demokrasi justeru menjadi negara maju.
Di Indonesia, demokrasi itu sendiri, jika merujuk pada International Commision of Jurist (ICJ), merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusankeputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Atau, sederhananya, seperti yang sering kita dengar, “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Akan tetapi, melihat realisasi di lapangan, suara rakyat tidak benar-benar terwakilkan dengan baik sehingga penyimpangan-demi penyimpangan, terutama praktek korupsi, menjadi hal yang lazim dan membuat jenuh.

Lebih jauh lagi, jika membaca situasi yang sedang bergulir di Indonesia saat ini, bukannya tidak mungkin akan terjadi pergeseran sistem politik. Bukanya tidak mungkin Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, melakukan revolusi untuk menggunakan sistem Islam dalam menjalankan negara, atau bahkan sistem lain yang baru yang mengkonvergensikan kemajuan Barat dengan falsafah Timur, misalnya. Waktu terus melesat. Perubahan-perubahan tak dapat dicegah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s